Selasa, 21 Oktober 2025 bertempat di Akar Hotel & Resort Bandar Lampung menghadiri Rapat Koordinasi bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam menjaga keamanan iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional” yang diselenggarakan oleh Direktorat Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Tujuan pendirian Ormas sudah banyak yang bergeser dari tujuan awal pembentukannya, sehingga banyak berpotensi menimbulkan gejolak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gangguan dari preman yang berbungkus ormas telah menimbulkan kerugian kurang lebih 800 trilyun dalam dunia investasi.

Tantangan dalam penindakan pelanggaran oleh ormas yaitu adanya resistensi sosial dan politik, kanal pengaduan masyarakat yang masih terbatas, data dan pengawasan tidak terpadu, serta sanksi administrasi yang masih lemah.

Namun perlu juga diapresiasi dan diberikan dukungan yang maksimal kepada ormas yang telah banyak berperan membantu pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat. Sehingga dapat menjadi contoh positif bagi ormas lainnya untuk lebih meningkatkan perannya dalam masyarakat.